BBM dan HARAPAN RAKYAT

Rencana kenaikan BBM  (bahan bakar minyak) yang diusulkan pemerintah, memenuhi hampir setiap pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik belakangan ini. Bahkan pemberitaan ini melebihi porsi pemberitaan dugaan korupsi yang menyeret salah satu politisi partai Demokrat, Angelina Sondakh.

BBM bersubsidi yang notabenenya digunakan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya, baik ekonomi maupun aktivitas keseharian, sudah menjadi bahan primer yang porsinya hampir sama dengan beras. Jadi, betapa urgentnya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui ini.

Rencana kenaikan BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah, kisaran Rp. 500 – Rp. 1.500, menjadi tamparan keras bagi masyarakat. Disaat usulan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) masih simpang siur dan belum jelas, kenaikan BBM yang sudah dipastikan akan terjadi pada bulan April mendatang makin mempersulit hidup masyarakat.

Mengutip yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik di Kementerian ESDM, "Kita pertimbangkan sangat matang dan serius karena itu merupakan kehendak rakyat. Kalau perlu jajak pendapat kita akan dengarkan sangat serius mendengar keinginan rakyat,"

Tentu rakyat menginginkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sesuai dengan porsi dan keperluannya. Penghematan APBN juga pasti didukung sepenuh hati. Tapi, kepercayaan rakyat atas penghematan APBN tesebut makin lama makin berkurang. Contohnya adalah pengadaan barang yang fungsinya sendiri tidak terlalu mendukung kinerja mereka. Atau renovasi bangunan yang sejatinya tidak terlalu mendesak.

Apalagi kenaikan BBM sudah pasti bersinergi dengan kenaikan harga barang-barang pokok lainnya. Hal ini makin memersulit masyarakat dalam upaya mereka memertahankan hidupnya. Terlebih keadaan ekonomi yang fluktuatif. Jika harga barang selangit, namun tidak dibarengi dengan pemasukan yang juga meningkat, sudah dapat dipastikan tingkat inflasi juga makin tinggi. Rencana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang beberapa tahun lalu dipaksakan menjadi solusi kenaikan BBM, saya rasa untuk saat ini tidak menjadi pilihan yang bijak. Karena dampaknya hanya sementara, yang diperlukan adalah langkah yang lebih kongkrit dan jelas.

Rencana kenaikan BBM ini sejatinya bisa disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Jangan sampai kenaikan BBM Bersubsidi ini menjadi kendaraan politik oleh segelintir orang untuk memerbaiki citra suatu kelompok atau golongan tertentu menuju pemilihan umum 2014. Rakyat pasti mendukung rencana kenaikan ini, jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini dibarengi dengan perbaikan di segala lini. Sudah sangat sering rakyat dikecewakan. Jangan sampai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi salah satu dari yang mengecewakan itu.