MEMBATASI OBSTRUCTION OF JUSTICE

            Belum lagi selesai kasus kerusuhan Bima, 2011 ditutup dengan berita mengejutkan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi berpangkat Briptu terhadap seorang pelajar berusia 15 tahun di daerah Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya karena masalah sandal jepit berharga puluhan ribu rupiah. Rasanya prinsip “praduga tak bersalah” di negeri ini mulai menghilang. Saat amarah memuncak, maka tindakan anarki dan amuk justru yang berkembang. Lalu ke mana perginya budaya ramah tamah yang dulu menjadi karakter bangsa ini? Rasanya sudah memudar, lapuk dimakan zaman. 
            Penanganan kasus sandal jepit ini juga terbilang aneh. Pelajar yang dituduh tersebut, selain sudah dianiaya oleh oknum polisi tersebut, harus menerima kenyataan pahit yaitu ancaman lima tahun penjara. Coba bandingkan dengan kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Para koruptor tersebut dapat melengang bebas ke manapun, bahkan sampai jalan-jalan ke luar negeri. Belum lagi fasilitas mewah di penjara, maupun banyaknya vonis bebas yang mereka terima. Hal ini menandakan betapa obstruction of justice sangat kuat di negeri ini. Pisau hukum kita terasa begitu tajam jika mengarah ke bawah, namun menjadi tumpul ketika ke atas. Hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan yang dapat kebal dengan penanganan hukum. Kasus yang mendera mereka bisa dengan gampang diatur waktu. Diulur-ulur penanganannya, sampai tidak adanya perhatian masyarakat akan kasus tersebut, ataupun kasus tersebut telah tertutupi oleh kasus lainnya. 
            Contohnya adalah kasus Century dan BLBI. Pada 2012 ini, pekerjaan rumah bangsa ini sangat banyak. Terutama untuk meminimalisir praktek-praktek obstruction of justice. Pemimpin Negara ini adalah contoh pertama dan paling baik. Presiden seharusnya menindak tegas siapapun yang melanggar hukum, kendatipun itu adalah keluarganya sendiri. Presiden jangan sampai terpasung oleh multikepentingan yang bisa menjerat langkahnya memimpin bangsa ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MEMANUSIAKAN ANAK JALANAN DAN TUNA WISMA

Seandainya saya menjadi anggota DPD RI, saya akan mengajukan RUU mengenai penanggulangan anak jalanan dan tuna wisma. Artinya mengaplikasikan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, di mana berbunyi “Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa tuna wisma dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena yang ada sekarang adalah anak jalanan dan tuna wisma hanya dipandang sebagai ‘sampah’. Mereka seolah-olah tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, apalagi penghidupan yang layak. Maka saya akan memerjuangkan ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kemampuan anak jalanan dan tuna wisma, yang notabenenya memang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Anak jalanan merupakan bagian dari generasi penerus bangsa, oleh sebab itu alangkah lebih bijak diatur dan diarahkan langkah hidupnya, agar di masa depan tidak menjadi ‘sampah’ masyarakat. Nam...
Baca selengkapnya

KANGEN AYAH

Ruangan 4 X 6 itu sunyi. Hening. Tak bernada. Hanya sesekali terdengar suara kamu. Suara tangismu. Karena kamu sendiri, di dalam ruangan yang kamu sebut itu kamar. Tempat kamu menghabiskan hari, ketika lelah akhirnya memaksamu untuk terlelap. Malam itu kamu betul-betul merasa sepi. Bahkan nyamuk yang biasanya berkeliaran mengganggu, rasanya malas mengusikmu malam itu. Karena kamu ingin sendiri. Sampai jam dinding kamarmu takut-takut berdetak nyaring. Takut mengganggu kamu. Kamu betulkan letak dudukmu. Membuat semakin nyaman, mungkin. Sambil sesekali mengusap bulir-bulir air mata yang mengalir di kedua pipimu. Dan menghela nafas untuk membuat lega dadamu, kendati itu hanya sementara. Karena ketika kenangan itu kembali. Kamu merasa kalah oleh air mata. Malam itu tepat tiga tahun ayahmu meninggalkan dunia fana ini. Menyambut keabadiannya, di tempat dia seharusnya berada. Kembali kepangkuan Tuhan. Padahal kamu belum siap-siap. Belum sempat membuat perencanaan yang matang. Belum tahu...
Baca selengkapnya

BBM dan HARAPAN RAKYAT

Rencana kenaikan BBM  (bahan bakar minyak) yang diusulkan pemerintah, memenuhi hampir setiap pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik belakangan ini. Bahkan pemberitaan ini melebihi porsi pemberitaan dugaan korupsi yang menyeret salah satu politisi partai Demokrat, Angelina Sondakh. BBM bersubsidi yang notabenenya digunakan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya, baik ekonomi maupun aktivitas keseharian, sudah menjadi bahan primer yang porsinya hampir sama dengan beras. Jadi, betapa urgent nya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui ini. Rencana kenaikan BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah, kisaran Rp. 500 – Rp. 1.500, menjadi tamparan keras bagi masyarakat. Disaat usulan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) masih simpang siur dan belum jelas, kenaikan BBM yang sudah dipastikan akan terjadi pada bulan April mendatang makin mempersulit hidup masyarakat.
Baca selengkapnya